Menyoal Kebebasan (kebablasan) Pers

Media massa kita tengah ramai dengan pemberitaan seputar rencana pemboikotan tiga media massa yang dinilai telah menjelek-jelekkan pemerintah. Tiga media itu adalah TV One, Metro TV, dan Media Indonesia. Dan ketiganya adalah milik politikus Indonesia. Hingga kini, Dipo Alam dan pihak media belum menemukan titik temu yang mencerahkan. Bahkan, kasusnya telah memasuki ranah hukum. Masalah kebebasan pers menjadi suatu hal yang dijadikan tameng.

Bad news is good news. Berita buruk adalah berita baik. Semakin buruk suatu kondisi, justru semakin baik untuk diberitakan. Barangkali itulah yang menjadi paradigma para insan pers. Semenjak kebebasan pers diakui setelah rezim orde baru, insan pers tidak memiliki hambatan untuk bisa mengkritisi pemerintah. Oleh karena itu, pers memiliki tempat keempat pada pilar demokrasi di Indonesia. Setelah tiga pilar (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) melemah karena kepentingan politik dan kekuasaan, kini giliran pers diuji keberpihakan dan netralitasnya.

Trias politika memang selayaknya berada pada tiga posisi teratas karena porsinya dalam fungsi vital negara. Tetapi pers, meskipun tidak memiliki peran pada sistem pemerintahan, tetap menjadi bagian tak tepisahkan. Pers bisa menjadi kawan ataupun lawan yang bisa menghancurkan sebuah sistem karena pengaruhnya yang besar terhadap opini publik.

Kebebasan pers bisa menjadi buah simalakama bagi para insan pers itu sendiri. Di satu pihak, peran pers sebagai pilar demokrasi mengharuskan para insan pers untuk tetap mengkritisi keberjalanan pemerintah. Pada sisi ini, pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Pada peran ini pula, pers berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan komunikasi. Namun, di sisi lain, pers harus bersikap netral dan mematuhi kode etik jurnalistik.

Masalah media massa yang paling utama adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap media massa. Hal ini disebabkan elitisme media massa. Media massa di Indonesia memiliki masalah yang sama. Hilangnya kepercayaan ketika media massa tidak lagi menghadirkan karya yang akurat dan berpihak kepada kepentingan publik. Terlalu elitis jika hanya melayani suara pejabat dan politisi.

Nafas pers Indonesia adalah institusi yang melawan rezim penindas. Pers menjadi corong aspirasi tentang yang baik dan buruk. Pers menjadi penjelas bagi publik tentang fenomena politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Maka, ketumpulan insan pers dalam mengkritisi pemerintah juga akan berdampak pada kelanggengan demokrasi. Namun, di sisi lain, insan pers juga harus mengimbangi dengan pemberitaan yang memuat prestasi-prestasi pemerintah. Tidak hanya mengumbar sisi negatifnya saja.

Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah bergesernya makna dari kebebasan pers itu sendiri. Kebebasan pers seringkali dijadikan suatu pembenaran dalam menyampaikan berita yang bernada negatif sekalipun. Memang, selama mengikuti kode etik jurnalistik, insan pers dapat menyampaian berita apa saja. Namun, perlu diingat juga dampak yang akan ditimbulkan dari suatu pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat. Apakah akan terjadi kontroversi? Atau bahkan akan meracuni opini masyarakat?

Seringkali berita yang ditampilkan adalah berita yang mengandung kekerasan dan isu negatif lainnya. Bahkan, pemberitaan buruk seperti itu dilakukan secara berulang-ulang. Akibatnya, pemberitaan buruk itu terus memenuhi otak dan opini masyarakat, secara tidak sadar bangsa ini telah keracunan informasi. Masyarakat secara perlahan mulai bersikap antipati terhadap keadaan di sekitarnya. Masyarakat pun secara perlahan mulai gemar berprasangka buruk atas suatu kejadian di negeri ini. Bahkan, secara perlahan mulai mati rasa.

Sejak kebebasan informasi diperkenalkan, sepanjang itu pula masyarakat Indonesia menerima informasi tanpa filter. Akibatnya, masyarakat mulai keracunan informasi. Untuk menormalkannya kembali, bangsa ini membutuhkan informasi penawar yang dapat menormalkan suasana. Membalikkan berita atau informasi dari yang serba buruk menjadi serba baik akan membentuk opini publik yang positif. Dalam keadaan bangsa Indonesia yang sedang mengalami keracunan informasi ini, kabar berita yang mencerahkan dan inspiratif dapat menjadi obat penawar, bahkan bisa menjadi semacam oase yang akan menjadi penyegar opini publik yang telah sekian lama digiring kepada opini negatif.

Kebebasan pers yang diusung media jangan sampai mengarah pada kebablasan pers. Agaknya, inilah yang menjadi motif Dipo Alam untuk memboikot media massa yang dinilainya menjelek-jelekkan pemerintah. Memang, sudah menjadi tugas pers untuk mengkritisi pemerintah. Namun, sesekali imbangi juga dengan pemberitaan mengenai prestasi-prestasi yang telah dicapai pemerintah. Hal ini agar tidak meracuni pikiran masyarakat terhadap pemerintah. Agar masyarakat pun tidak melulu berprasangka buruk dan antipati kepada pemerintah. Pada intinya, keutuhan bangsa dan negara Indonesia akan mudah dicapai dengan adanya sikap saling percaya satu sama lain, termasuk antara masyarakat, pers, dan pemerintah. Pers sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah seharusnya bisa mengakomodasi hal ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s